Dari FGD dan Workshop Hasil Penelitian Engendering Anti Corruption Movement:

Keterlibatan Perempuan Masih Sangat Kurang Dalam Gerakan Anti Korupsi

Hotel Quality Manado, Kemitraan.
Keterlibatan perempuan dalam gerakan anti korupsi, masih sangat kurang. Mungkin karena pelakunya kurang perempuan sehingga perempuan kurang perhatiannya ke isu korupsi. Padahal yang menjadi korban pada umumnya adalah perempuan. Hal ini terungkap dalam rangkuman hasil penelitian Engendering Anti Corruption Movement, yang disampaikan dalam Focus Group Discussion dan Workshop yang dilaksanakan di Hotel Quality Manado, Senin (11/8).

Sementara gerakan anti korupsi di Sulawesi Utara sendiri, belum menjadi isu sentral. Advokasi dilakukan sembari melakukan program inti yang belum berkaitan dengan isu korupsi. Advokasi anti korupsi belum bekerja secara menyeluruh dengan melibatkan elemen lain seperti perempuan dan penanganan masih bersifat parsial dengan melihat kasus per kasus saja. Selain itu advokasi gerakan anti korupsi berdasarkan order dari funding atau mitra dari nasional.

Lembaga gerakan anti korupsi juga belum sungguh-sungguh dialamatkan untuk mengurangi persoalan kemiskinan terutama perempuan. Pada sisi yang lain, isu gender belum menjadi fokus perhatian dari gerakan anti korupsi. Indikator untuk penerapan isu gender dalam lembaga maupun program lembaga belum diaplikasikan. Namun demikian, dalam wacara pemikiran sudah ada ide-ide yang mengarah pada hal tersebut.

Hetty A. Geru, mantan Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Pemprov Sulawesi Utara mengungkapkan dalam diskusi bahwa, gerakan anti korupsi memang belum mempunyai perspektif gender. ”Ini terbukti dengan berapa orang anggota KPK yang perempuan, kemudian di level Deputi juga ada berapa” ungkap Hetty.

Beberapa strategi juga diusulkan dalam Diskusi. Dari Sulut Corruption Watch mengusulkan, mendekati lembaga-lembaga perempuan bentukan pemerintah seperti PKK, Persatuan Istri DPRD, atau Dharma Wanita untuk paham dan mengerti dengan pengarusutamaan gender dalam anti korupsi. Arlina dari Tribun Sulut mengusulan perlu peningkatan kapasitas media dan jurnalis dalam isu ini, agar sosialisasi tentang isu ini menjadi tepat dan tidak bias.

Kegiatan yang berlangsung satu hari penuh ini diikuti oleh 26 orang dari target 25 orang peserta. Peserta ini berasal dari aktif perempuan, aktifis antikorupsi, anggota legislatif, aparat pemerintah dan akademisi.

Acara dibuka oleh Sekretaris Provinsi Sulawesi Utara yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov Sulawesi Utara, Aroji Mongilong. Dalam sambutannya Asisten I mengatakan bahwa Pemda Sulut sudah pro gender. Hal ini terbukti dengan telah dikeluarkan Perda tentang Traffiking. Sementara untuk gerakan anti korupsi, Mongilong mengatakan bahwa perlu adanya panutan yang konsisten terhadap anti korupsi. Sebelum sambutan Asisten I, disampaikan lebih dahulu latar belakang kegiatan dan penelitian ini, yang disampaikan oleh Project Management Officer Dutch DEG Kemitraan, Ainul Ridha.

Setelah dibuka, diskusi langsung dibuka dengan pemaparan hasil diskusi dari peneliti yaitu Mudji Kartika Rahayu dan Lili Djenaan yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Setelah istirahat siang, diskusi dibagi dua kelompok, satu dengan aktifis perempuan dan satu lagi dengan aktifis anti korupsi. Dalam diskusi kelompok dibahas kendala/hambatan, tantangan, peluang dan strategi kedepan dalam isu engendering anti korupsi. Yang kemudian di bahas di pleno.
Demikian Ainul Ridha dan Ratih K. Wahyuni melaporkan dari Hotel Quality Manado, Sulawesi Utara.